Ketua PPK Meminta PPS bersikap Netral

Ketua PPK Cidaun Taufik Maulana, S.IP, menghimbau semua anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) netral. Terutama dalam Pemilihan Umum DPR, DPD dan DRPD Tahun 2014  yang akan berlangsung 9 April 2014 mendatang. Himbauan ini disampaikan saat pelantikan anggota PPS, bebebarapa waktu lalu.
“Semua anggota PPS agar tetap menjaga netralitas dalam bertugas,” kata Taufik Maulana, S.IP dalam sambutan.
Menurutnya,  PPS adalah posisi yang sangat rentan dengan keberpihakan. Atas dasar itulah Ketua  PPK menghimbau kepada PPS harus bersikap netral, dan sama sekali tidak boleh berpihak kepada salah satu calon.
Maka kata Taufik, PPS harus bersikap seadil-adil mungkin dengan semua calon dan tim sukses. “Semua calon harus diberlakukan sama, agar tidak terjadi perselisihan serta salah paham,”katanya.
Dikatakannya lagi, PPS sangat riskan. Selagi berlaku netral dalam bertugas, hal ini akan dapat berdampak pada keamanan dan jalannya Pemilu Tahun 2014.
“Untuk menghindari masalah yang lebih rumit, maka harus senetral mungkin,”ujarnya.
Ia mengakui memang sangat sulit untuk melaksanakan tugas tersebut. Tetapi dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014, PPS sebagai panitia penyelenggara harus terus berusaha dan berbuat secara adil.
Lebih lanjut dikatakannya, PPS juga diharapkan tetap bekerja secara professional. Dalam artian tetap bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, dirinya juga meminta kepada semua elemen masyarakat, untuk terus aktif menyukseskan pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 nantinya. Dengan tetap menjaga ketertiban, agar wilayah dan jalannya Pemilu tetap aman dan tertib.

SURAT EDARAN KETUA KPU KAB. CIANJUR (Netralitas Penyelenggara Pemilu)

Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor:59/KPU-Kab.011.329996/I/2014 tentang Netralitas Penyelenggara Pemilu di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Cianjur

Tata Kerja PPK

Berdasarkan pada:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daera; dan
2. Keputusan KPU Provinsi Jabar Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diatur adalah sebagai berikut:

I. Anggota PPK

A. Ketua PPK

Tugas Ketua PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 adalah:

1. memimpin kegiatan PPK;
2. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
3. mengawasi kegiatan PPS;
4. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
6. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 atau sesuai dengan tingkatannya;
7. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 yang hadir; dan
8. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota.

B. Anggota PPK

Tugas anggota PPK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 adalah:

1. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
2. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh ketua PPK;
3. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan; dan
5. dalam melaksanakan tugas, anggota PPK bertanggungjawab kepada ketua PPK.

C. Rapat PPK

1. tugas ketua PPK dilaksanakan dalam rapat PPK;
2. rapat dilaksanakan sesuai keperluan atas undangan ketua PPK;
3. bahan/materi rapat sudah disampaikan kepada anggota 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat;
4. dalam rapat dimusyawarahkan pelaksanaan tugas pokok PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
6. setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggungjawab terhadap semua hasil rapat PPK;
7. setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat;
8. pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat; dan
9. apabila dalam rapat PPK tidak dapat diambil suatu keputusan secara musyawarah mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

II. Sekretariat PPK

A. Sekretaris

Tugas Sekretaris PPK adalah sebagai berikut:

1. Membantu pelaksanaan tugas PPK;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK ; dan
5. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui Ketua PPK.

B. Staf Sekretariat

Tugas Staf Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Tugas staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelengaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
2. Staf Sekretariat urusan tata usaha mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha dan administrasi PPK;
3. Staf Sekretariat urusan logistik mempunyai tugas menyiapkan logistik Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya beserta kelengkapan administrasinya; dan
4. Staf Sekretariat bendahara pengeluaran pembantu mempunyai tugas menyiapkan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan serta menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya untuk kegiatan PPK;
5. Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris PPK.

Ketua PPK Cidaun Tergetkan Pemilih Pemula

CIDAUN. Panitia Pemilihan Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur menargetkan dalam pemilihan umum anggota legislatif (pileg) 2014, partisipasi dari kelompok pemilih pemula. Berbagai upaya dilakukan agar dapat menggaet partispasi kelompok pemilih pemula dalam pemilu.

Ketua PPK Kecamatan Cidaun Taufik Maulana, S.IP mengatakan, target lembaganya saat ini agar partisipasi kelompok pemilih pemula yakni pelajar dan mahasiswa meningkat dalam pemilu mendatang. "Kami fokus ke pemilih pemula," kata Taufik di Kantor PPK (30/01).

Untuk menggaet kelompok pemilih pemula, Ketua PPK Cidaun menugaskan kepada Divisi Sosialisasi untuk segera melaksanakan Sosialisasi terhadap Pemilih Pemula terutama kepada para Pelajar SMA/SMK dan Mahasiswa yang ada di lingkukangan Kecamatan Cidaun.

PPK Kecamatan Cidaun berharap dengan ajang dan sosialisasi ini, kelompok pemilih pemula; pelajar dan mahasiswa dapat menularkan ilmunya tentang pemilu kepada rekannya, sehingga pada waktunya dapat berpartisipasi dalam pemilu mendatang. Menurut dia, fakus pada kelompok pemilih pemula, tetap tidak meninggalkan kepada kelompok pemilih lainnya. Namun, jumlah kelompok pemilih pemula sangat berarti dalam suksesnya pemilu. Saat ini, terdapat sekitar 10 persen dari total pemilih adalah kelompok pemilih pemula. (Humas PPK)